Selasa, 06 November 2012

Manajemen Pembangunan Daerah



Nama               : Layla Rahmadanty
NPM               : 0916041043
Jurusan            : Administrasi Negara
 
Tugas Mandiri
Manajemen Pembangunan Daerah

1.      Bagaimana memperlakukan dan mengembangkan desa sebagai institusi kemasyarakatan?
Memperlakukan desa pada dasarnya dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada desa tersebut untuk mengurus urusan di desanya sendiri secara mandiri. Dengan kata lain, desa patutnya diberikan suatu otonomi agar dapat mengurus rumah tangganya masing-masing. Seperti yang telah tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga berisikan tentang wewenang apa saja yang diberikan kepada desa dan perangkatnya.
Dengan adanya otonomi tersebut, maka desa yang bersangkutan akan dapat mengembangkan segala potensi yang berkaitan dengan desa dan kebutuhan masyarakat desa tersebut sehingga posisi desa sebagai suatu institusi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Institusi kemasyarakatan itu sendiri adalah suatu kelompok atau organisasi yang terbentuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang ada di desa tersebut. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan cara pembinaan desa maupun pembentukan kelompok mandiri di desa-desa. Pembinaan desa atau yang sering kita dengar bina desa sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Selain itu bertujuan pula untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di desa.
Setelah dilakukannya pemberian otonomi kepada desa dan melakukan pembinaan terhadap desa tersebut, maka pemerintah tidak hanya duduk berpangku tangan dan menunggu hasil, namun juga harus melakukan pengawasan dan pendampingan lebih lanjut kepada desa-desa tersebut agar ketika terdapat desa yang membetuhkan bantuan dan bimbingan lebih lanjut, pemerintah dapat langsung bergerak dan dapat dengan segera memberikan intervensi kepada desa yang membetuhkan.
Dengan melakukan hal-hal di atas tadi, menurut saya sebuah desa yang pada awalnya hanya tempat tinggal sekelompok orang saja, maka akan menjadi sebuah institusi kemasyarakatan yang mandiri dan dapat menyumbangkan PAD yang baik bagi daerah yang bersangkutan. Seperti misalnya, di daerah saya KKN (Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur), di desa tersebut tidak terdapat kelompok atau organisasi seperti yang telah saya ungkapkan tadi, sehingga potensi yang terdapat di desa ini tidak dapat dikeluarkan secara maksimal. Dengan terjadinya hal seperti ini, maka PAD di Desa Toba menjadi kurang dan masyarakatnya rata-rata berpenghasilan minim. Jadi, untuk menghindari hal seperti ini undang-undang yang telah dibuat mengenai pemerintahan daerah tadi harus benar-benar diterapkan dengan baik.


2.      Bagaimana menata ulang pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah?
Menurut saya, menata ulang pemerintahan desa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu restrukturisasi perangkat desa dan pembinaan bagi desa tersebut (perangkat desa dan masyarakat desa). Pertama, dengan melakukan restrukturisasi para perangkat desa, diharapkan kegiatan yang tidak terlaksana dan hal-hal yang belum/tidak tercapai oleh perangkat sebelumnya dapat dicapai oleh orang-orang baru yang dapat dikatakan “fresh dan masih segar semangat dan pemikirannya”. Dengan restrukturisasi, diharapkan pula dapat memperbaiki pemerintahan desa yang merupakan suatu langkah awal dan bagian dari terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik. Kedua, dengan adanya pembinaan bagi dea tersebut akan dapat membantu terselenggaranya pemerintahan desa yang lebih baik. Pembinaan juga dilakukan agar desa tersebut dapat terus menjalin hubungan dengan pemerintah daerah agar ketika mengalami kesulitan pihak daerah dapat langsung memberikan intervensi kepada desa tersebut. Pembinaan ini tentunya harus sejalan dengan adanya pengawasan dari pihak daerah guna mengantisipasi hal tadi dan dapat dengan segera memberikan bantuan.
Contohnya adalah KKN Tematik yang dilaksanakan oleh Unila. Secara nyata, KKN yang saya jalani merupakan salah satu cara menata ulang pemerintahan desa, yaitu pembinaan desa. Memang belum dapat dikatakan bahwa pembinaan yang kami lakukan dapat merubah secara total penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut (Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur), namun dapat dikatakan pembinaan dan intervensi yang kami lakukan sedikit membantu penyelenggaraan pemerintah desa menjadi lebih baik. Misalnya, yang sebelumnya di desa tersebut kurang mengerti cara mengisi Buku Administrasi Desa, dengan adanya pembinaan maka perangkat desa yang bersangkutan menjadi lebih paham dan dapat mengisi buku yang sebelumnya sama sekali tidak pernah disentuh. Ada pula permasalahan mengenai Tupoksi para perangkat daerah tersebut, dimana setelah kami melakukan kegiatan berupa diskusi dan sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan otonomi daerah, akhirnya para perangkat desa yang ada baru mengerti apa itu pemerintahan daerah dan apa-apa saja yang harus mereka kerjakan (sesuai bagian masing-masing) serta apa sebenarnya otonomi daerah itu sendiri dan untuk apa dilakukan di desa mereka.
Dengan adanya hal tersebut, terbukti bahwa pembinaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait sebagai salah satu bentuk penataan ulang suatu pemerintahan desa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Hal seperti ini tentunya akan lebih baik jika pemerintah daerah sendirilah yang “turun tangan” sehingga pemerintah daerah lebih bisa melihat apa saja yang terjadi di desa-desa yang merupakan bagian dari wewenang daerah tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah di desa tidak akan berjalan secara sia-sia.


3.      Bagaimana menjalin hubungan yang sinergis antar desa sebagai institusi kemasyarakatan dan desa sebagai agen pemerintah?
Hubungan yang sinergis dapat tercipta dengan adanya suatu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya ada dua, yaitu bottom-up dan top-down. Namun, pembangunan di desa lebih menggunakan kombinasi dari keduanya dimana pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat desa membuat suatu perencanaan pembangunan. Dengan menerapkan hal ini maka hubungan senergis antar desa sebagai institusi kemasyarakatan dan desa sebagai agen pemerintah akan terwujud. Maksudnya, ketika melakukan perencanaan pembangunan, maka desa akan mengikutsertakan masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi, dimana memang hal tersebutlah yang dimaksud dengan institusi kemasyarakatan. Selanjutnya dengan berjalannya musyawarah yang baik, maka akan segera tercipta perencanaan pembangunan yang baik. Dengan demikian maka peran desa sebagai agen pemerintah daerah pun akan terlaksana dan dapat membuat wewenang yang telah didapatnya menjadi terwujud dengan baik. Apabila perencanaan pembangunan selalu dilaksanakan di setiap desa, maka hubungan desa sebagai institusi kemasyarakatan dan desa sebagai agen pemerintah akan berjalan dengan beriringan dan sinergis sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
Namun, pada kenyataannya banyak desa yang tidak memiliki perencanaan pembangunan. Desa Toba misalnya, tidak memiliki suatu perencanaan yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan desa tersebut dalam jangka pendek maupun panjang. Dengan adanya fenomena seperti ini, kenyataan bahwa fungsi desa sebagai institusi kemasyarakatan dan agen pemerintahan tidak berjalan adalah benar. Desa hanya ada dan berdiri sebagai bagian kecil pemerintahan yang seolah-oleh tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengurus apa-apa yang dimiliki di desa tersebut. Padahal apabila sebuah desa menjalankan kedua fungsi tadi secara sinergis, maka pembangunan daerah pun akan dirasa menjadi lebih baik dan juga dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di banyak daerah yang telah mengalami otonomi, namun tidak menyeluruh.
Kesimpulan :
Pada intinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat terwujud jika desa yang merupakan unit pemerintahan di daerah juga mengambil dan menjalankan bagian dan tugasnya dengan baik dan sejalan dengan tujuan pemerintahan daerah. Hal ini dapat terwujud jika kewenangan yang ada berjalan sesuai dan dengan semestinya. Desa yang telah memiliki kewenangan sendiri dipersilahkan mengurus rumah tangganya yang kemudian mendapatkan pengawasan dari pemerintah daerah. Begitu pula pemerintah daerah yang telah memiliki wewenang sendiri untuk menjalankan daerahnya, namun pemerintah pusat harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Dengan demikian maka hubungan sinergis tidak hanya akan berjalan di taraf desa dan antar desa saja, namun juga antar daerah maupun antara pusat dan daerah.


Sumber Pustaka :
Bahan Ajar Pemerintahan di Desa Oleh Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si.
Buku Pemerintahan Desa Oleh Hanif Nurcholis
Handayangingrat, Suwarno. 1984. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. PT Gunung Agung : Jakarta.
Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar